Muscle Memori Probowo terhadap Aksi Massa Kembali Menggejolak
Lanjutan dari tulisan "Kompleksitas Krisis Nasional: Siapa Sesungguhnya Mendulang Untung?"
Konferensi pers Presiden Prabowo Subianto pada 31 Agustus 2025 di Istana Merdeka, bersama para ketua umum partai politik besar, adalah panggung politik yang ingin ditampilkan sebagai solusi atas krisis yang sedang membara. Namun bagi saya, sebagai bagian dari rakyat yang ikut merasakan denyut keresahan di jalanan sejak gelombang aksi 25 Agustus, konferensi ini justru memperlihatkan jarak yang makin lebar antara pemerintah dengan rakyatnya.
Alih-alih merangkul suara masyarakat, Presiden justru memperlihatkan sikap trauma terhadap aksi massa. Ia memilih jalan labeling: demonstrasi disebut makar, protes dianggap terorisme, sementara rakyat hanya menuntut ruang dialog dan tindak lanjut nyata dari aspirasi mereka. Label semacam itu bukan hanya menyakitkan, tetapi juga mengkhianati amanat demokrasi.
Sejak kapan mahasiswa, buruh, pelajar, driver ojek online hingga masyarakat kecil yang turun ke jalan disebut makar? Sejak kapan jeritan rakyat yang menolak ketidakadilan dilabeli sebagai terorisme? Yang kita butuhkan adalah ruang dialog, bukan stigma, yang kita tuntut adalah perubahan kebijakan, bukan Tindakan represi dan kriminalisasi.
Presiden memang mengumumkan pencabutan tunjangan rumah Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR, serta moratorium perjalanan dinas luar negeri. Sekilas tampak seperti kemenangan rakyat, seolah suara jalanan berhasil menekan istana. Tapi mari kita jujur: apa yang diumumkan itu hanya sekadar ”omon-omon” yang belum punya pijakan hukum. Tanpa kejelasan timeline, tanpa mekanisme eksekusi, tanpa transparansi anggaran, semua itu bisa saja hanya menjadi gimik untuk meredakan amarah sesaat.
Kita sudah terlalu sering dikecewakan janji-janji semacam ini. Rakyat tidak butuh basa-basi. Rakyat butuh kepastian. Kalau benar tunjangan itu dicabut, tunjukkan bukti nyata: mana pos anggaran yang dialihkan, kemana dana itu digunakan, kapan mulai berlaku. Kalau tidak, publik hanya melihat ini sebagai strategi penguasa untuk meredam gejolak tanpa berniat sungguh-sungguh berubah.
Hal yang paling menyesakkan dada adalah cara negara memperlakukan rakyatnya. Data dari LBH, Lokataru, Komnas HAM hingga pemberitaan media internasional jelas: sedikitnya 10 orang tewas, ratusan ditangkap, bahkan korban paling mengiris hati adalah Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas sengaja di lindas kendaraan taktis saat aparat membubarkan massa di Jakarta.
Di Makassar, tiga orang meregang nyawa ketika massa menyerbu DPRD. Angka-angka itu bukan statistik belaka mereka adalah nyawa manusia, warga negara, sesama kita yang kehilangan hidupnya di jalanan karena memilih bersuara.
Pertanyaannya bagaimana respon dari Prabowo? Mirisnya, bukan menunjukkan duka, bukan empati kepada keluarga korban, bukan maaf yang dihaturkan melainkan justru pemberian kenaikan pangkat bagi aparat yang terluka. Kebijakan ini benar-benar melukai hati masyarakat.
Di saat rakyat berduka, Prabowo dengan bangga memberi penghargaan kepada mereka yang terlibat dalam represi. Seolah-olah luka rakyat tidak ada artinya dibandingkan luka aparat. Seolah-olah darah rakyat hanyalah konsekuensi biasa dari ambisi mempertahankan wibawa kekuasaan. Saya rasa ini rasa ini adalah penghinaan yang sangat luar biasa terhadap masyarakat terlebih korban beserta keluarga.
Saya melihat jelas bagaimana Presiden terjebak pada trauma kekuasaan. Aksi massa dianggap ancaman negara, bukan suara rakyat. Demonstrasi dibaca sebagai makar, bukan koreksi. Padahal, konstitusi negeri ini menjamin hak rakyat untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat di muka umum.
Bila semua itu dilabeli sebagai kejahatan, lalu apa arti demokrasi? Apakah kita sedang dipaksa kembali ke era ketika suara rakyat dibungkam dengan stigma subversif? Sikap trauma ini berbahaya. Ia menutup ruang dialog, memperbesar jurang antara negara dan rakyat, dan memperpanjang siklus protes. Bukannya meredam, trauma kekuasaan justru melahirkan represi, dan represi selalu melahirkan perlawanan yang lebih besar.
Mari kita ingatkan kembali, rakyat yang turun ke jalan membawa tuntutan yang sangat jelas. 17+8 Tuntutan Rakyat yang beredar luas di media sosial adalah refleksi dari aspirasi akar rumput, yang diberikan tenggat waktu hingga 31-08-2025 yang sampai saat ini belum ada pernyataan sikap dan tindak lanjut dari tuntutan tersebut.
Hari-hari terakhir membuktikan bahwa rakyat tidak akan diam. Gelombang aksi mahasiswa, buruh, pelajar, hingga masyarakat sipil adalah bukti nyata bahwa demokrasi masih hidup di akar rumput. Meski istana menutup telinga, meski aparat menebar represi, meski stigma makar terus dilontarkan, suara rakyat tetap menggema.
Dan jangan salah, setiap tetes darah rakyat yang tumpah hanya akan menjadi bahan bakar perlawanan. Setiap stigma yang dilemparkan hanya akan membuat rakyat makin yakin bahwa mereka berada di jalan yang benar. Setiap luka yang diabaikan hanya akan memperdalam jurang ketidakpercayaan kepada negara.
Pada akhirnya, pilihan ada di tangan Presiden. Apakah ia akan terus larut dalam trauma kekuasaan, melihat rakyat sebagai musuh, dan membiarkan luka bangsa ini semakin dalam? Ataukah ia akan berani membuka ruang dialog, memenuhi tuntutan rakyat, dan menulis sejarah sebagai pemimpin yang benar-benar mendengar?
Saya, dan mungkin jutaan rakyat lain, hanya ingin satu hal: dialog dan tindakan nyata. Jangan lagi ada stigma makar. Jangan lagi ada penghinaan terhadap korban dengan memberi penghargaan kepada pelaku represi. Jangan lagi ada omon-omon yang hanya jadi penenang sesaat, kita cukup muak dengan kalimat penenang.
“Sejarah selalu mencatat, kekuasaan yang menutup mata pada rakyat adalah kekuasaan yang rapuh. Sementara rakyat yang berani bersuara adalah rakyat yang sedang menuliskan masa depan.”
Sahabat Muh Syahid Muqoddas dan Sahabat Ihwal Daulay
Kader PMII Komisariat Fakultas Ushuluddin dan Perguruan Tinggi Unum Cabang Ciputat
Editor: Sahabat Rakan Abdel Jabar
